SEKILAS INFO

TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAMBI

 

Dasar hukum pembentukan Dewan Ketahanan Pangan secara nasional yakni Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006. Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi nomor 25 Tahun 2011, tanggal 27 Mei 2011. Dewan Ketahanan Pangan Provinsi, merupakan suatu forum koordinasi yang memiliki tugas dan fungsi mempersiapkan bahan kebijakan Gubernur dalam upaya peningkatan dan memantapkan ketahanan pangan di wilayah. Guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Ketahanan Pangan Provinsi dibantu oleh Sekretariat sebagai pengelola pelayanan teknis dan administratif, dalam hal ini dibebankan pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi. Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dibantu oleh Kelompok Kerja Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi yang selanjutnya disebut POKJA Dewan Ketahanan Pangan Provinsi terdiri dari POKJA Ahli dan POKJA Teknis. Kelompok Kerja (Pokja) Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor 275 /Kep.Gub.BKPKP/2011, tanggal 27 Mei 2011. Pokja Ahli mempunyai tugas : Mengkaji permasalahan ketahanan pangan wilayah; Menyampaikan bahan perumusan kebijakan; Memberi saran yang berkaitan dengan upaya pengembangan ketahanan pangan wilayah baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Kelompok Kerja (POKJA) Teknis Dewan Ketahanan Pangan Terdiri dari : POKJA Ketersediaan dan Kerawanan Pangan. POKJA Distribusi dan Harga Pangan. POKJA Konsumsi dan Keamanan Pangan. POKJA Pengembangan Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas sebagai berikut : Menganalis, neraca pangan strategis, pengolahan dan analisa data Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan strategis (produksi, ekspor, impor, cadangan pangan dan kebutuhan industri pangan ditingkat wilayah. Merumuskan alternatif kebijakan pengembangan ketersediaan pangan, yaitu kegiatan penyusunan alternatif kebijakan akan pentingnya Ketersediaan Pangan strategis khususnya saat menghadapi : hari raya keagamaan dan tahun baru. turunnya Produksi atau penyediaan pangan karena pengaruh musim, bencana alam (kekeringan dan banjir) serta serangan hama dan penyakit. mengamati prilaku pasar dan harapan pelaku pasar untuk meningkatkan harga/pendapatan. Pemberdayaan masyarakat pada daerah-daerah yang beresiko rawan pangan melalui program dan kegiatan dalam penanganan daerah rawan pangan.

 

 

POKJA Distribusi dan Harga Pangan mempunyai tugas : Pengkajian Sistem Harga Pangan. Pengkajian Sistem Distribusi Pangan dengan hasil yang diharapkan dan kajian tersebut adalah ketersediaan data dan informasi tentang kelembagaan, sarana dan prasarana dan tersusunnya pola Distribusi Pangan yang efektif dan efisien. Pengkajian Sistem Evaluasi Harga Pangan, meliputi harga ketersediaan/stok, perubahan permintaan perilaku produksen, pedagang dan konsumen, serta instrumen pengendalian harga. Koordinasi Pengembangan Pasca Panen, guna mewujudkan kesepakatan bimbingan gerakan Pasca Panen untuk meningkatkan kualitas dan harga gabah. Pengembangan Sistem Tunda Jual, dengan hasil yang diharapkan adalah teridentifikasinya masalah pemasaran guna terlaksananya tunda jual guna mewujudkan harga yang layak serta tersosialisasinya program tunda jual. Pokja Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas : Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman pangan. Kampanye gerakan penganekaragaman pangan tertentu, ACMI (Aku Cinta Makanan Indonesia). Pengembangan pola perlindungan konsumen atas mutu dan keamanan pangan. Pengembangan pangan lokal baik nabati maupun hewani dalam rangka diversifikasi konsumsi. Pengembangan kemitraan industri pengolahan pangan Pengkajian dan pengembangan sumberdaya bahan pangan lokal dan makanan tradisional. Pengembangan pola penanganan gizi masyarakat. Melihat pada tugas dari masing-masing Pokja Dewan Ketahanan Pangan tersebut, sekiranya kita secara bersama-sama fokus pada tugas masing-masing maka saya yakin ketahanan pangan yang mantap di Provinsi Jambi ini dapat tercapai. Sebagai contoh saat ini kita memiliki ”Program Aksi Desa Mandiri Pangan” , yang mana tujuan dari program ini adalah untuk memandirikan desa yang sebelumnya beresiko rawan pangan menjadi Desa yang mandiri pangan. Dari 202 desa yang diperkirakan beresiko rawan pangan (berdasarkan data SKPG dari Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi), sampai saat ini baru 74 desa yang tersentuh program Desa Mandiri Pangan. Mengingat kondisi tersebut, mari kita bersama-sama memperhatikan desa-desa yang beresiko rawan pangan tersebut. Dewan Ketahanan Pangan sekurang-kurangnya melaksanakan Rapat Koordinasi sebanyak 2 kali dalam setahun, moment ini dapat dijadikan sebagai media untuk urun rembug dalam pemecahan permasalahan yang terjadi dimasing-masing kabupaten/kota.

 

Sekretariat DKP Provinsi Jambi